You must Login to access Andal Forum. Registration is Free.
661 views
Open Discussion

Dapatkah HRD Dipidanakan karena Tidak Optimalnya Menjalankan Tugas dan Fungsinya?

Baru kemarin saya membaca berita di KOMPAS.com – bahwa Polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam insiden kecelakaan kerja yang terjadi di Tol Becakayu, Jakarta Timur, Selasa (20/2/2018).  Dan berita tersebut juga telah dirilis di hampir semua media televisi Indonesia.

Dua tersangka adalah AA yang merupakan Kepala Pelaksana Lapangan PT Waskita Karya dan AS sebagai Kepala Pengawas PT Virama Karya.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Yoyon Tony Surya Putra mengatakan, penetapan status tersangka dilakukan setelah Puslabfor Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta memeriksa 12 saksi dari pekerja, petugas keamanan, dan petugas pengawas lainnya di proyek tersebut. Hasilnya, polisi mengindikasikan ada unsur kelalaian yang menyebabkan 7 pekerja luka-luka. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memang terdapat pengaturan hal tersebut, dimana karena unsur kelalaian yang mengakibatkan pasal pidana "Berdasarkan hal tersebut dan keterangan ahli konstruksi, kami putuskan dan tetapkan ada dua orang tersangka, pengawas dan kepala pelaksana proyek," ujar Tony di Mapolres Jakarta Timur, Selasa (27/2/2018). Namun, ia enggan menjelaskan unsur kelalaian yang dimaksud.

Baca juga: Kecelakaan Kerja Tol Becakayu Tak Perlu Terjadi Bila Pemerintah Sigap Pihaknya juga telah memeriksa standarisasi material celaka atau hialngnya nyawa seseorang, dapat dipidana.


Dalam hubungan ketenagakerjaan HRD sebagai pelaksana dan penanggungjawab pengelolaan SDM (sistem dan hubungan industrial), dapatkah dipidana karena Perusahaan tidak optimal dalam pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan?
Sering kita jumpai kasus-kasus pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan, dimana pelanggaran tersebut masuk kategori pelanggaran pidana dan dalam ketentuan sanksi diberikan sanksi pidana penjara. Seperti kasus pengupahan, tenaga kerja anak, tenaga kerja asing, dimana kasus muncul akibat kelalaian administrasi maupun karena kebijakan Top Pimpinan Perusahaan.
Dapatkah HRD dituntut Pidana akibat kasus tersebut diatas?

Mari kita renungkan dan diskusikan untuk antisipasi kita para HRD

Salam..

Dwi Saryanto Dwi Saryanto
Published 3/1/2018 6:15:45 AM
  • HRD
Add Comment

Last Activity 3/1/2018 6:29:06 AM


Author Forum

"Konsultan dan Trainer pengembangan SDM, organisasi dan kepemimpinan di beberapa lembaga yang bergerak di bidang konsultasi dan pelatihan. Beliau memiliki latar belakang pendidikan di bidang Hukum. Kompetensi yang dimiliki yaitu Desain & Pengembangan Organisasi, Analisa Jabatan & Competency Modeling, Perencanaan & Rekrutmen SDM, Sistem Manajemen Kinerja & Kompensasi, Hubungan Industrial, Struktur & Skala Upah dan lainnya. Beliau juga terlibat di banyak kegiatan training, consulting dan coaching di berbagai perusahaan ternama".

 
 

 

 

 

Dwi Saryanto

Dwi SaryantoKonsultan dan Trainer Pengembangan SDM